“LANDASAN FILOSOFIS SISTEM EKONOMI INDONESIA”
1.
LATAR BELAKANG
Hal yang paling mendasar dalam sistem ekonomi ekonomi adalah nilai-nilai dasar yang bersifat
ideologis. Nilai-nilai dasar tersebut sangat penting karena di atas nilai-nilai
dasar itulah dibangun sistem ekonomi. Nilai-nilai dasar itu selanjutnya akan
menjadi pijakan yang mewarnai sekaligus menjiwai seluruh komponen sistem
ekonomi. Tanpa landasan ideologis, sistem ekonomi akan kehilangan ruh, jati
diri, dan berubah menjadi pedoman yang bersifat teknis dan teoritis.
Selanjutnya karena bersifat
ideologis maka nilai-nilai dasar juga menjadi landasan bagi semua aspek
kehidupan, termasuk di dalamnya aspek politik dan sosial. Hal inilah yang
menyebabkan landasan filosofis menjadi penting, karena tanpa adanya dasar arau
landasan maka sistem ekonomi tidak dapat dibangun. Melalui landasan filosofis
sistem ekonomi Indonesia maka nantinya akan dijabarkan lebih dalam lagi
mengenai asas, sendi-sendi, serta prinsip-prinsip dalam sistem ekonomi
Indonesia.
2.
RUMUSAN MASALAH
Adapun topik pembahasan yang diangkat
dalam makalah ini antara lain :
1.
Apa yang dimaksud dengan nilai ideologis bangsa Indonesia?
2.
Apa saja asas-asas sistem ekonomi di Indonesia?
3.
Apa saja yang menjadi sendi-sendi sistem ekonomi di Indonesia?
4.
Apa saja prinsip-prinsip sistem ekonomi Indonesia?
5.
Bagaimanakah hubungan atau harmonisasi antara sistem ekonomi dengan sitem
politik dan sistem sosial di Indonesia?
3.
TUJUAN
Makalah ini dimaksud untuk :
1.
Menjelaskan apa yang dimaksud dengan nilai ideologis bangsa Indonesia
2.
Menjelaskan apa saja asas-asas sistem ekonomi di Indonesia
3.
Menjelaskan apa saja yang menjadi sendi-sendi sistem ekonomi di Indonesia
4.
menjelaskan apa saja prinsip-prinsip sistem ekonomi Indonesia
5.
Menjelaskan hubungan atau harmonisasi antara sistem ekonomi dengan sitem
politik dan sistem sosial di Indonesia
BAB II
ISI
A.
NILAI IDEOLOGIS BANGSA INDONESIA
Hal yang paling mendasar dari setiap sistem ekonomi
adalah nilai-nilai dasar yang bersifat ideologis. Nilai-nilai dasar tersebut
sangat penting karena di atas nilai-nilai dasar itulah dibangun sistem ekonomi.
Nilai-nilai dasar itu selanjutnya akan menjadi pijakan yang mewarnai sekaligus
menjiwai seluruh komponen sistem ekonomi. Tanpa landasan ideologis, sistem
ekonomi akan kehilangan ruh, jati diri, dan berubah menjadi pedoman yang
bersifat teknis dan teoritis.
a. Nilai Ideologis Bangsa Indonesia
a. Nilai Ideologis Bangsa Indonesia
Menurut Nasikun (2007), ada dua konsep yang dapat digunakan untuk memahami
dinamika kehidupan sosial di Indonesia, yaitu pendekatan fungsionalisme
structural dan pendekatan konflik. Menurut pendekatan
fungsionalisme-struktural, sistem sosial masyarakat pada dasarnya harmoni atau
seimbang. Alasannya, sistem sosial merupakan integrasi dari berbagai bagian sistem
yang berhubungan satu sama lain. Setiap masyarakat memiliki tujuan dan
prinsip-prinsip dasar di mana sebagian besar masyarakat menerimanya sebagai
sesuatu yang benar.
Menurut pendekatan konflik, evolusi sosial muncul karena adanya unsur-unsur
yang saling bertentangan yang bersumber dari pembagian kekuasaan atau
kewenangan yang tidak merata. Ketimpangan dalam pembagian kekuasaan ini
menghasilkan kepentingan dan kompensasi yang berbeda, atau bahkan bertentangan
sehingga konflik tidak bisa dihindarkan.
Sekarang kembali pada sistem sosial masyarakat di Indonesia yang bersifat plural. Mengikuti pendekatan
fungsionalisme struktural, terjadinya kehidupan yang harmonis merupakan bukti
adanya nilai pengikat yang sudah disepakati bersama. Dalam persepektif sejarah,
nilai yang dimaksud adalah nilai persatuan yang secara formal dicetuskan pada
tahun1928 oleh sumpah pemuda, yang mengakui satu bangsa (Bangsa Indonesia),
satu bahasa (Bahasa Indonesia), dan satu tanah air (Tanah Air Indonesia).
Nilai inilah yang membangkitkan semangat untuk mengusir para penjajah. Secara politik nilai-nilai sumpah pemuda
sebenarnya baru mengikat bangsa Indonesia yang majemuk menjadi satu dan belum
menjadi konsesus bersama mengenai bagaimana kehidupan bangsa Indonesia itu
diselenggarakan (Nasikun, 2007). Baru setelah kemerdekaan konsensus itu
terwujud dengan ditetapkannya pancasila sebagai dasar negara.
Peran penting Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia :
·
Sebagai kesepakatan bersama untuk
menyatukan kemajemukan Indonesia tentang toleransi timbal balik antar-warga negara dalam hal agama, suku,
ras, dan tingkatan sosial.
·
Sebagai konsensus bersama untuk
menyelenggarakan kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia diatas nilai-nilai
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Konsekuensinya,
penyelenggaraan kehidupan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, hankam, dan
sosial harus mencerminkan nilai-nilai pancasila (khususnya nilai keadilan).
B.
ASAS
SISTEM EKONOMI INDONESIA
Indonesia adalah Negara dengan
penduduk yang plural, yang tidak hanya memiliki satu macam suku yang mendiami
Negara tersebut. Namun, Indonesia memiliki ratusan suku yang membuatnya menjadi
negara yang kaya akan keberagaman. Kemajemukan yang dimiliki oleh Indonesia ini
yang kemudian menjadikan Indonesia dalam sistem ekonominya berasaskan
kebersamaan dan kekeluargaan. Karena kebersamaan dan kekeluargaan yang
menjadikan keberagaman suku, adat, dan budaya di Indonesia bersatu dalam NKRI.
Dari kebersamaan kemudian
menciptakan sikap lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan
pribadi, lalu menepiskan egoisme dikalangan masyarakat. Kemudian merujuk pada
Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”, dalam pasal tersebut jelas bahwa
asas system ekonomi Indonesia selanjutnya adalah kekeluargaan. Dalam
kekeluargaan ini kepentingan dan kesejahteraan bersama adalah harga mati, harus
lebih diutamakan.
Apabila ini diterapkan dengan benar, rakyat
Indonesia akan memiliki rasa kesatuan dan persatuan yang benar-benar satu
sehingganya perekonomian di Indonesia akan berjalan lancar, tidak ada
kapitalisme yang terjadi di tengah-tengah kegiatan ekonomi masyarakat.
C.
SENDI
– SENDI SISTEM EKONOMI INDONESIA
Sistem ekonomi Indonesia harus memiliki
sendi-sendi yang berpacu pada pancasila, karena pancasila sebagai dasar Negara
yang memiliki nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Sendi-sendi ini
berperan sebagai rambu-rambu dalam merumuskan semua komponen (sub-sistem) dan
sebagai rambu-rambu dalam menjalakan system ekonomi, sendi-sendi tersebut
antara lain:
1.
Sendi
Ketuhanan
Seseorang yang
beragama memiliki tujuan berekonomi yang tidak hanya untuk mencari
kesejahteraan di dunia saja, tetapi juga kemuliaan di akhirat. Tidak hanya
bermanfaat bagi dirinya, tetapi juga bermanfaat untuk keluarganya, tetangganya,
dan masyarakat lainnya. Sila ketuhanan juga sangat penting dalam menjalankan
perekonomian, karena kegiatan perekonomian harus berjalan sesuai dengan
sifat-sifat Tuhan yaitu kejujuran dan keadilan.
Seperti yang
sudah kita ketahui, kegiatan ekonomi melibatkan banyak pelaku ekonomi yang
sering kali tidak kita kenal, contohnya di pasar. Pasar harus diatur sedemikian
rupa agar tercipta suatu keadialan, hanya pasar yang adil yang bisa menjamin
pelakunya berlaku jujur. Demikian pula dalam pemerintahan, pemerintahan harus
bersikap adil dan jujur dalam menjalankan sistem perekonomian, tidak memihak
salah satu pihak.
Kaitan antara sila ketuhanan dan kegiatan
ekonomi tidak hanya sebatas keadilan dan kejujuran, masih bias diperluas
seperti penerapan sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran agama. Sistem
ekonomi yang didasarkan pada ajaran agama juga memiliki peluang untuk
dipraktikkan di Indonesia.
Pada
hakikatnya, alam dan kekayaan yang ada didalamnya adalah milik tuhan. Manusia
hanya diberi amanah untuk mengelolanya. Dalam sistem kepemilikan, kepemilikan
atas alam adalah kepemilikan bersama bukan kepemilikan individual. Sehingga
agar terstruktur, kepemilikan bersama tersebut dipegang oleh pemerintahan,
sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.
2.
Sendi
Kemanusiaan
Dalam sila
kedua, sistem ekonomi Indonesia harus menempatkan manusia sesuai derajat
kemanusiaannya. Maksud dari sesuai derajat kemanusiaannya adalah manusia harus
ditempatkan diposisi yang paling tinggi dari pada faktor produksi, modal, dan
lain sebagainya. Setiap orang bebas memilih kegiatan ekonomi sesuai
kehendaknya, sepanjang tidak merugikan kepentingan orang lain. Manusia
merupakan tujuan utama Sistem Ekonomi Indonesia, karena tujuan utama Sistem
Ekonomi Indonesia yaitu untuk mensejahterakan manusia. Kesejahteraan bukan
hanya terpenuhinya sandang, pangan, dan papan, tetapi juga terpenuhinya akan
rasa aman terhadap jiwanya, akalnya, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan
kegiatan ekonomi, pelaku ekonomi pasti membutuhkan bantuan pelaku ekonomi
lainnya untuk mencapai tujuannya, hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan
ekonomi perlu diselenggarakan dengan semangat kerja sama yang saling
menguntungkan.
3.
Sendi
Persatuan/Kebangsaan
Indonesia memiliki
masyarakat yang berlatar belakang berbeda-beda, baik berbeda suku, budaya,
maupun ras. Oleh sebab itu, Sistem Ekonomi Indonesia harus di bangun diatas
pondasi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi, yaitu:
1.
Penyelenggaraan
ekonomi harus menyertakan semua orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan
perekonomian.
2.
Penyelenggaraan
pambangunan ekonomi harus dilaksanakan secara integral. Artinya, tidak ada
dominasi satu sektor atas sektor lain, tidak ada dominasi satu wilayah atas
wilayah lain, dan lain sebagainya.
3.
Kegiatan
ekonomi terselenggara secara merata di semua sektor, wilayah, dan lapisan
ekonomi.
4.
Penguasaan
sumber daya ekonomi dan keuangan harus terdistribusi secara merata dan adil di
antara para pelaku ekonomi dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Maka sesuai sila
persatuan, kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh semangat persatuan dan
kesatuan para pelaku ekonomi pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
4.
Sendi
Kerakyatan
Sistem ekonomi
indonesia berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Maksud dari berlandaskan pada kedaulatan rakyat adalah kegiatan
ekonomi yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari rakyat, berarti kegiatan
ekonomi dapat terlaksana setelah mendapatkan mandat dari rakyat. Rakyat merupakan pihak paling
berkuasa dalam menetapkan tatanan ekonomi melalui wakil - wakilnya.
Oleh rakyat, berarti kegiatan ekonomi dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri.
Dan untuk rakyat, berarti tujuan dari
dilaksanakannya kegiatan ekonomi adalah menciptakan kesejahteraan untuk rakyat. Maksud dari rakyat disini
adalah seluruh warga negara bukan perorangan saja. Demokrasi ekonomi didasarkan pada kebersamaan yang ditujukan pada
kemakmuran bersama bukan demokrasi yang
didasarkan pada semangat individualisme atau persaingan bebas antarindividu.
Demokrasi
ekonomi indonesia bersifat khas. Negara menguasai sektor-sektor yang strategis tetapi juga bertanggung jawab pada
kesejahteraan masyarakat. Masyarakat miskin atau terlantar yang tidak mampu diurus oleh negaranya, maka
kesejahteraan mereka menjadi tanggung jawab negara. Dalam demokrasi ekonomi, semua pelaku ekonomi
memiliki kesempatan yang sama. Hanya saja,
karena kemampuan setiap
pelaku ekonomi berbeda-beda, maka ada pembagian tugas kerja diantara mereka. Negara dan pemerintah mengelola
aset-aset ekonomi yang strategis, sedangkan swasta dan koperasi diperbolehkan menguasai sektor-sektor atau
aset-aset yang tidak dikuasai oleh negara.
D. PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN SISTEM EKONOMI INDONESIA
Prinsip-prinsip penyelenggaraan ini
memberikan petunjuk bagaimana penyelenggaraan system ekonomi Indonesia yang
berasas kebersamaan dan kekeluargaan itu. Hal tersebut tidak lain untuk
mencapai tujuan system ekonomi, yaitu kesejahteraan yang berdasarkan keadailan
sosial. Menyesuaikan dengan tujuan tersebut, maka Indonesia memiliki keadilan
dan kemanfaatan dalam prinsip penyelenggaraan sistem ekonominya.
Prinsip keadilan ini bersesensi pada
terpenuhinya hak. Besaran hak disini haruslah proposrsional, atau berdasarkan
kepantasan. Maksudnya hak yang diterima haruslah berdasarkan apa yang telah
dikorbankan maupun diperjuangkan, sehingganya nanti tidak akan menimbulkan rasa
iri dikalangan masyarakat. Karena apa yang mereka dapatkan itu sesuai dengan
apa yang mereka perjuangkan atau kerjakan.
Jika hanya berdasar dengan prinsip
keadilan saja itu belum cukup untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan
sosial, maka dari itu muncul prinsip yang kedua yaitu kemanfaatan. Dengan
prinsip kemanfaatan ini kemudian diharapkan kegiatan perekonomian tidak hanya
berdampak pada satu pihak saja, namun seluruh orang bahkan alam semesta dapat
merasakan kemanfaatan tersebut. Sehingganya suatu kegiatan ekonomi yang
sekiranya tidak mendatangkan kemanfaatan yang berdampak luas, maka lebih baik
itu dihentikan. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kemanfaatan
dalam penyelenggaraan sistem ekonomi Indonesia.
E. HARMONISASI SISTEM EKONOMI DENGAN
SISTEM POLITIK DAN SOSIAL
1.
Kaitan
Antara Ekonomi, Politik, dan Sosial
Langkah
yang ditempuh oleh ekonom dalam membangun teori ekonomi adalah dengan membuat
anggapan konstan untuk faktor non ekonomi (politik dan sosial). Implikasi
konnstan adalah kejadian ekonomi hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi ,
sedangkan faktor non ekonomi tidak berperan sama sekali. Dengan metode berpikir
seperti ini, tidak mengherankan bahwa fakta ekonomi, dalam tradisi teori
ekonomi diperlakukan sebagai sesuatu yang bersifat netral (terisolasi dari
faktor non ekonomi seperti faktor sosial politik).
Cara
pandang seperti itu jelas tidak memadai dalam dunia realita. Faktor dan
fenomena ekonomi dalam batas tertentu, memiliki keterkaitan yang kuat dengan
fakta politik dan sosial. Artinya, munculnya fenomena ekonomi tidak hanya
terkait dengan faktor ekonomi saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik
dan sosial. Lihat saja fenomena pemilihan umum di Indonesia. Untuk bisa menjadi
anggota legislatif, seorang Caleg harus memiliki kekayaan yang cukup untuk
membiayai kampanyenya.
Hubungan
timbal balik tidak hanya terjadi antara ekonomi dan politik saja tetapi antara
ekonomi dan sosial juga yang memiliki hubungan yang saling memiliki. Dengan
status sosial yang tinggi, sangat memungkinkan seseorang memiliki akses yang
luas terhadap sumber-sumber ekonomi. Ini membuktikan bahwa ada hubungan dinamis
yang saling memengaruhi antara ekonomi, sosial, dan politik.
Hal
ini berarti fenomena ekonomi di lapangan bukan senantiasa fenomena yang netral.
Keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari faktor sosial dan politik. Oleh karena
itu, keserasian diantara ketiga aspek tersebut sangat penting untuk membangun
satu kesatuan totalitas sistem yang utuh (yaitu sistem negara).
2. Keserasian Nilai dalam Sistem
Ekonomi, Politik, dan Sosial
Syarat-syarat
yang harus dipenuhi agar sistem-sistem itu bisa terintegrasi dengan baik
menjadi totalitas sistem kehidupan yang dinamis dan seimbang. Sistem kehidupan
tidak akan pernah seimbang manakala mekanisme kerja dari satu sistem tidak sejalan
dengan mekanisme kerja dari sistem lainnya.
Ekonomi,
politik, dan sosial memiliki ranah dan tujuan yang berbeda. Fokus ekonomi
adalah kemakmuran dan kegiatan transaksinya terselenggara di pasar (pasar untuk komoditi ekonomi).
Sementara itu, fokus politik adalah keadilan dan aktivitasnya terselenggara di
masyarakat (pasar untuk komoditi politik, pasar politik). Bidang sosial yang
berfokus pada kerukunan atau keharmonisan dan kegiatannya terselenggara di
tengah-tengah masyarakat (pasar untuk komoditi sosial, pasar sosial).
Kalau
ketiga sistem tersebut serasi maka kemakmuran, keadilan, dan kerukunan akan
terintegrasi dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Inilah yang menjadi
cita-cita semua orang Indonesia, yaitu terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan
sosial. Namun untuk mencapai keserasian antara ekonomi, politik, dan sosial
tidaklah mudah. Seringkali
terdapat dominasi satu aspek (misalnya politik) terhadap aspek lain (misalnya
ekonomi dan sosial).
Bila politiknya sangat kuat tetapi tidak demokratis, maka kekuatan ekonominya
cenderung terkonsentrasi dan sistem sosialnya tersegmentasi secara ketat.
Contohnya pada masa orde baru, terkonsentrasinya kekuatan politik pada partai
pendukung pemerintahan, menghasilkan pemusatan ekonomi pada unit-unit ekonomi
yang dekat dengan kekuasaan.
Untuk
menghindari terjadinya dominasi atau ketidakharmonisan antara kehidupan
ekonomi, politik dan sosial maka ketiganya harus memiliki hubungan yang
bersumber dari nilai-nilai pancasila. Yaitu kekekuargaan dalam sistem ekonomi,
musyawarah/ mufakat untuk sistem politik, dan gotong royong untuk sistem sosial
Indonesia. Keserasian dari ketiga sistem ini akan menghasilkan tujuan yang
serasi, yaitu terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan sosial.
BAB
111
KESIMPULAN
Sistem ekonomi
indonesia harus berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan. Yang berarti, kebersamaan dan kekeluargaan harus
mewarnai dan menjiwai semua aspek kehidupan ekonomi bangsan indonesia. Karena indonesia adalah negara
yang memiliki budaya, agama, dan bahasa yang berbeda-beda antara satu daerah ke daerah lain.
Sistem ekonomi
indonesia memiliki sendi-sendi, yaitu
sendi ketuhanan, sendi kemanusiaan, sendi persatuan/kebangsaan, dan sendi
kerakyatan. Sendi-sendi tersebut
memberikan arahan bagaimana seharusnya kehidupan ekonomi bangsa Indonesia itu diselenggarakan. Sistem
ekonomi indonesia juga memiliki prinsip-prinsip penyelenggaraan, yang meliputi dua prinsip, yaitu
keadilan dan kemanfaatan.
Sistem ekonomi hanya bagian dari totalitas sistem
kenegaraan. Maka, landasan sistem ekonomi harus sejalan dengan landasan sistem
politik dan sosial. Landasan sistem ekonomi adalah kekeluargaan, sistem politik
adalah musyawarah/mufakat, dan sistem sosial adalah gotong-royong, ketiga
landasan tersebut merupakan sari dari kebersamaan.
DAFTAR PUSTAKA
1. Ismail,
Munawar DKK. 2015. Sistem Ekonomi
Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945. Jakarta : Erlangga
2. http://blog.unnes.ac.id/ekameiati/2015/11/18/landasan-filosofis-sistem-ekonomi-indonesia,
diakses pada 5 Oktober 2017 pukul 21.12
3.
http://nasional.kompas.com/read/2011/12/22/02061513/kembali.ke.pasal.33.uud.1945 diakses pada 5
oktober 2017 pukul 22.00
4. http://www.startkampus.net/2016/10/sistem-ekonomi-pengertian-macam-macam.html?m=1
diakses pada 5
oktober 2017 pukul 21.12
5.
http://nabillarozalia.blogspot.co.id/2011/02/sistem-ekonomi-indonesia.html?m=1 diakses pada 5 oktober
pukul 21.20
6. Inti sistem ekonomi nasional pdf oleh prof munawar
7. https://robiharlan.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-ilmu-ekonomi-dan-sistem.html
diakses pada 5 oktober pukul 21.20
Komentar
Posting Komentar